dampak pemangkasan anggaran belanja

DAMPAKNYA. . . . . . 




 Pemerintah telah resmi mendapat izin untuk memangkas anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 sebesar Rp 43 triliun. Pemangkasan anggaran ini lebih kecil dibandingkan rencana semula yakni sebesar Rp 100 triliun.

Masalah pemangkasan anggaran paling banyak terjadi dengan mitra kerja Komisi IX. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah merasa perlu untuk memangkas anggaran belanja akibat membengkaknya belanja subsidi energi di tengah menurunnya pendapatan. Pasalnya, undang-undang mengamanatkan penjagaan defisit tak lebih dari tiga persen.

Dalam APBN-P ini, asumsi makro perekonomian 2014 resmi diubah. Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,5 persen, inflasi 5,3 persen, kurs Rp 11.600 per USD, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara 3 bulanan disepakati 6 persen, harga Indonesia Crude Oil Price (ICP) USD 105 per barel, serta lifting minyak 818.000 barel per hari. Selain itu, defisit APBN tahun ini dipatok 2,4 persen.

Anggota DPR Fraksi Golkar Muhammad Oheo Sinapoy menilai APBN-P adalah bentuk kegagalan pemerintah. Oheo menolak APBN-P lantaran fokus pemerintah bukan membenahi persoalan, melainkan hanya memperbaiki portofolio agar neraca keuangan negara terlihat positif.

"Ini siklus setiap tahun, APBN-P sebetulnya justifikasi kegagalan pemerintah, tapi malah meminta perlindungan parlemen. Kita perlu pikirkan apa sanksi bagi menkeu dan kepala Bappenas. Jangan main-main, bukan karena ada kekuasaan, kita terima begitu saja," kata Oheo.

Kini, APBN-P telah disahkan. Pertanyaan utamanya tentu, apa saja dampak pemangkasan anggaran bagi masyarakat? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.